Banda Aceh – Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, Wali Nanggroe Aceh, bersama Dinas Sosial Aceh menegaskan pentingnya penerapan Satu Data Aceh sebagai fondasi utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan kesejahteraan sosial di Aceh. Komitmen itu mengemuka dalam audiensi resmi yang berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Selasa (18/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Dinas Sosial Aceh memaparkan sejumlah program prioritas yang meliputi Perlindungan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, serta Penanganan Bencana. Upaya ini dijalankan melalui layanan bantuan sosial, pemutakhiran data kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, penanganan darurat bencana, hingga pemulihan bagi kelompok rentan.
Audiensi turut dihadiri para kepala bidang, kepala UPTD panti, serta unsur pilar-pilar sosial Aceh—TAGANA, TKSK, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pelopor Perdamaian, Program Keluarga Harapan (PKH), dan LKKS Aceh—yang mempertegas pentingnya kolaborasi lintas unsur untuk memperkuat integrasi data, mempercepat respon lapangan, dan meningkatkan efektivitas layanan sosial.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah finalisasi Aceh Social Protection Access System (ASPAS), platform terpadu yang akan mengintegrasikan seluruh layanan perlindungan sosial melalui identitas tunggal Aceh Social ID (ASID). Sistem ini memungkinkan masyarakat mengecek status bantuan, mengajukan layanan, serta memantau proses penyaluran secara digital dan transparan.
Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menegaskan bahwa integrasi data dan koordinasi lintas sektor merupakan kunci memperkuat efektivitas penanganan masalah sosial di Aceh.
“Satu Data menjadi fondasi agar penanganan masalah sosial lebih terukur, efektif, dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, S.E., M.M., menyampaikan komitmen pihaknya untuk memperkuat integrasi data serta menjalankan arahan Wali Nanggroe, termasuk mendorong pembentukan One Stop Service (OSS) sebagai pusat layanan sosial terpadu yang mudah diakses masyarakat.
“Dinas Sosial akan menindaklanjuti arahan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe, termasuk mendorong dukungan berbagai pihak agar integrasi data sosial Aceh berjalan optimal,” tegas Chaidir.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama bahwa penguatan Satu Data Aceh dan pengembangan ASPAS menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi layanan sosial Aceh yang lebih modern, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
