Aceh Besar — Pelantikan dan Musyawarah Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Aceh Besar masa khidmat 2025–2030 berlangsung lancar dan penuh makna. Acara itu juga dirangkai dengan diskusi publik bertajuk Strategi dan Upaya Memberantas Praktik Rentenir dalam Lingkup Aceh Besar.
Pelantikan dan Musyawarah Kerja PCNU Aceh Besar berlangsung di Komplek Dayah Ruhul Falah, Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Kamis (19/6/2025).
Pelantikan dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan pengangkatan pengurus oleh Ketua Tanfidziyah PWNU Aceh, Abu H. Faisal Ali, M.Pd, dan dilanjutkan pelantikan resmi oleh Rais Syuriah PWNU Aceh, Tgk. H. Nuruzzahri Yahya (Waled NU).
Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris atau yang akrab disapa Syech Muharram dalam Berbagainya mengajak seluruh Ormas Islam untuk aktif menjaga moral dan aqidah umat.
Ia menyampaikan rasa terima kasih atas pelaksanaan pelantikan tersebut, sekaligus mengucapkan selamat kepada para pengurus baru yang telah diberi amanah. “Apresiasi atas dedikasi pengurus sebelumnya dalam membangun Aceh Besar melalui kerja sama yang konstruktif dengan pemerintah daerah,” tuturnya.
Menurut Syech Muharram, Nahdlatul Ulama bukan sekedar organisasi, tetapi bagian dari ruh keislaman masyarakat Aceh Besar. Ia menegaskan bahwa NU dan pemerintah daerah memiliki visi yang sejalan dalam menjaga kemurnian aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah.
“Hari ini, para pengurus PCNU Aceh Besar merupakan kolega baru bagi pemerintah daerah. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga aqidah umat dan membangun Aceh Besar secara paksa,” tegasnya.
Namun demikian, Bupati juga menyampaikan mengenai sejumlah fenomena sosial dan budaya yang mulai bergeser dari nilai-nilai syariat. Ia menyoroti praktik pertunangan yang menurutnya sudah menyerupai pesta pernikahan, yang dalam Islam justru dianggap melanggar kaidah syar’i.
“Coba lihat sekarang, pertunangan sudah seperti pesta walimah. Calon pengantin duduk bersanding di pelaminan, padahal itu diharamkan dalam agama. Ini menunjukkan lemahnya peran organisasi-organisasi Islam,” ujarnya dengan nada prihatin.
Syech juga mengingatkan tentang bahaya maraknya judi online, pergaulan bebas, dan berbagai pelanggaran moral lainnya yang kini semakin lazim di masyarakat. Bupati melihat ke mana peran organisasi keislaman dalam menanggapi persoalan-persoalan ini. “Kalau tidak segera direspon, ini akan menjadi tanggung jawab kita semua kelak di hadapan Allah. Jangan sampai organisasi Islam hanya ramai ketika politik, tapi diam saat umat memanggil,” katanya lantang.
Lebih lanjut, Bupati Muharram menyatakan komitmen Pemerintah Aceh Besar untuk menghidupkan kembali program pageu gampong sebagai bentuk ketahanan sosial masyarakat dari ancaman eksternal. Ia mengajak seluruh elemen, termasuk NU, untuk bersatu dalam menjaga persatuan, memperkuat ukhuwah, dan membangun Aceh Besar yang Islami dan beradab. “Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
Pemerintah Aceh Besar ingin membangun daerah secara inklusif. Saya yakin NU sebagai organisasi yang kuat di tengah masyarakat dapat menjadi mitra strategis dalam membangun Aceh Besar ke depan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PCNU Aceh Besar yang baru dilantik, Abi Muhammad Hafiz IB, SE, dalam Berbagainya mengungkapkan refleksi mendalam mengenai kondisi NU di Aceh.
Ia mengakui bahwa NU sempat berada dalam kondisi stagnan. “NU ini organisasi besar yang berdiri sejak tahun 1926, namun di Aceh seperti hidup hutan mati tak mau. Namun alhamdulillah, dalam beberapa tahun terakhir NU mulai hidup kembali, apalagi sejak hadirnya tokoh-tokoh seperti Waled NU.
Kini kita harus terus bergerak untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang NU yang sebenarnya,” ujarnya.
Waled NU dalam tausiyahnya menekankan bahwa NU harus dijalankan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, serta senantiasa berpegang pada aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah.
Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan NU tidak bisa tertinggal dari sejarah panjang Aceh, bahkan sejak masa Kesultanan Iskandar Muda telah menjadikan ajaran Ahlussunnah Wal Jama’ah sebagai landasan utama kehidupan keagamaan.
“Jauh sebelum NU berdiri, Aceh sudah menjadikan aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah sebagai jalan utama. Maka NU bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Aceh,” tuturnya.
Di samping itu Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Dr Mujiburrahman yang juga menjabat sebagai Mustasyar PCNU Aceh Besar menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik.
Ia berharap PCNU Aceh Besar dapat terus memperkuat perannya dalam menjaga akidah umat dan memperkokoh nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat.
“NU harus tetap menjadi benteng akidah umat. Di tengah dinamika sosial dan tantangan global yang terus mengerus dan mendegradasi aqidah generasi muda dan kalangan milenial,” ujar Mujiburrahman.
Ia juga mendorong adanya konsolidasi organisasi yang solid dan terstruktur, agar PCNU Aceh Besar dapat menjalankan strategi program-program secara maksimal.
Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah tokoh penting dan jajaran pemangku kepentingan daerah, termasuk perwakilan Danlanud Sultan Iskandar Muda (SIM), Forkopimda Aceh Besar, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Daerah (MPD), serta para kepala dinas dan camat dari berbagai kecamatan di Aceh Besar. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan terhadap kiprah NU dan semangat kolaborasi lintas sektor dalam membangun Aceh Besar yang religius dan berkelanjutan.
Dengan pelantikan ini, harapan besar disematkan pada NU Aceh Besar untuk tampil sebagai garda terdepan dalam membina umat, memperkuat literasi keislaman, dan meneguhkan kembali peran ulama serta organisasi keagamaan di tengah arus perubahan zaman yang semakin dinamis.(*)
