KOTA JANTHO – Dalam upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin, (26/5/2025) pagi, dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Rakor tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia. Asisten II Sekdakab Aceh Besar HM Ali S.Sos MSi mengikuti Rakor tersebut dari Kantor Bupati Aceh Besar di Kota Jantho. Turut mendampingi unsur Forkopimda, Kepala OPD serta anggota TPID Pemkab Aceh Besar.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mengendalikan inflasi serta memastikan program prioritas nasional berjalan secara efektif di tingkat daerah.
Fokus utama rakor kali ini adalah implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Program Koperasi Merah Putih ini bertujuan memperkuat struktur ekonomi desa dan kelurahan dengan membentuk koperasi berbasis komunitas yang mampu menggerakkan rantai distribusi barang kebutuhan pokok, menstabilkan harga, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Inpres ini bertujuan untuk membentuk sebanyak 80.000 koperasi aktif di seluruh wilayah Indonesia.
Mendagri menekankan bahwa pembentukan koperasi ini bukan hanya soal formalitas administratif, tetapi benar-benar harus diwujudkan sebagai alat ekonomi yang mandiri, sehat, dan memberdayakan masyarakat. Ia meminta kepala daerah memastikan dukungan penuh terhadap program ini dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha lokal.
Asisten II Sekdakab Aceh Besar HM Ali S.Sos MSi dalam kesempatan tersebut menyatakan kesiapan Kabupaten Aceh Besar untuk mendukung penuh program nasional tersebut.
“Kami memandang pembentukan koperasi ini sebagai peluang untuk memperkuat perekonomian lokal. Koperasi desa akan menjadi tulang punggung dalam memperpendek rantai distribusi barang dan menekan gejolak harga di pasar,” ujar M Ali.
Lebih lanjut ia menambahkan, Pemkab Aceh Besar telah melakukan langkah-langkah pengawasan dan pemantauan harga secara berkala, serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga ketersediaan stok bahan pokok.
Dalam laporan yang dipaparkan pada rakor tersebut, kondisi inflasi di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan perbaikan.
Penurunan ini didorong oleh turunnya harga beberapa strategi komoditas seperti cabai merah, daging ayam ras, dan cabai rawit, yang sebelumnya mengalami tayangan akibat tingginya permintaan menjelang Hari Raya Idul Fitri kemarin.
Untuk itu, Pemkab Aceh Besar menekankan pentingnya menjaga momentum positif ini dengan terus memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta mengedepankan pendekatan berbasis data dalam pengambilan kebijakan.
“Kita harus mengantisipasi harga gejolak secara dini. Dengan dukungan semua pihak, termasuk peran serta melalui masyarakat koperasi, kita yakin inflasi bisa tetap terkendali dan ekonomi rakyat terus tumbuh,” tegasnya.
Rakor ini juga menjadi sarana untuk berbagi praktik baik antar daerah dalam pengendalian inflasi dan pengembangan koperasi. Pemkab Aceh Besar akan segera menyusun langkah operasional pembentukan koperasi desa, termasuk pendampingan bagi pengurus koperasi, pelatihan manajemen usaha, serta integrasi dengan sistem pemasaran digital.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar optimis dapat menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat ketahanan pangan, dan mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan.(**)
