Aceh Besar — Dalam upaya mewujudkan Aceh Besar sebagai lumbung pangan daerah dan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pertanian tingkat kabupaten Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. Syukri A Jalil, memimpin langsung Rapat Turun Sawah Musim Tanam (MT) Gadu (Meugo Ruweung) dan MT Rendengan (Meugo Thon) Tahun 2025/2026. Rapat tersebut digelar di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Selasa (22/4/2025).
Rapat strategis tahunan itu dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pertanian, BMKG, Forkopimda, Asisten II Sekdakab Aceh Besar, PT Swasembada Pangan Aceh Besar, kepala OPD, para camat, penyuluh pertanian, dan sejumlah pihak penting lainnya yang berperan dalam penguatan sektor pertanian.
Wakil Bupati Syukri A Jalil dalam Segalanya menegaskan, rapat tersebut bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi forum penentu masa depan para petani Aceh Besar. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas kebijakan penetapan harga gabah sebesar Rp6.500/kg. Namun, ia tidak mampu mengatasi tantangan di lapangan.
“Kami berterima kasih kepada pusat. Tapi kita juga harus waspada terhadap permainan agen dalam pengaturan panen dan distribusi pupuk. Para camat harus mengambil peran aktif untuk memantau langsung kondisi di lapangan,” ujarnya dengan tegas.
Wabup Aceh Besar juga menyinggung target swasembada pangan nasional tahun 2026 yang dicanangkan Presiden RI.
Presiden telah menegaskan bahwa Indonesia wajib swasembada pangan pada tahun 2026. Ini tanggung jawab bersama. Kita di Aceh Besar harus jadi contoh, katanya.
Lebih jauh lagi, ia mengajak seluruh elemen untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong yang telah lama menjadi kearifan lokal masyarakat Aceh.
“Kita tidak boleh lagi menunggu air dari sawah tetangga. Camat harus aktif menggerakkan gotong royong membersihkan irigasi agar distribusi air lancar dan adil,” imbuhnya.
Selain itu, Syukri juga berkomitmen untuk mengupayakan tersedianya sarana produksi pertanian yang memadai, termasuk benih unggul, pupuk berkualitas, dan alat mesin pertanian (alsintan). Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses produksi serta meningkatkan efisiensi dan hasil panen para petani.
Menutup Arahnya, Syukri berharap rapat ini dapat melahirkan solusi cerdas dan strategi yang tepat untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan
. “Saya minta para penyuluh menyampaikan hasil rapat ini kepada petani. Jangan sampai ada petani yang tidak tahu kapan harus mulai menanam,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar, Jakfar, SP MSi dalam laporannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan musim tanam tahun ini. “Hari ini semua pemangku kepentingan telah kami kumpulkan. Kami ingin memastikan jadwal tanam dapat disepakati bersama, mulai dari distribusi udara, proses pembajakan hingga masa panen,” ujarnya.
“Rapat ini merupakan agenda tahunan yang secara rutin kami selenggarakan sebagai sarana untuk berbagi informasi, berdiskusi, dan mencari solusi bersama terkait berbagai isu dan perkembangan di sektor pertanian, khususnya di wilayah Aceh Besar. Melalui rapat ini, kami berharap para petani dapat memperoleh wawasan baru, memperluas jaringan, dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan mereka,” tambah Jakfar.
Jakfar menyampaikan bahwa hingga saat ini, ketersediaan pupuk, benih, dan alat mesin pertanian (alsintan) dinilai cukup untuk mendukung masa tanam tahun 2024. Namun, ia juga mengakui bahwa terdapat beberapa kendala terkait alsintan milik pemerintah, terutama karena usia pakainya yang sudah tua dan sebagian mengalami kerusakan mesin.
“Meski begitu, Alhamdulillah, alsintan yang dimiliki kelompok tani masih berfungsi dengan baik dan tetap mendukung aktivitas pertanian di lapangan. Dinas Pertanian Aceh Besar pun terus berupaya memberikan dukungan terbaik demi kemajuan sektor pertanian, dengan target hasil panen yang bisa mencapai delapan hingga sepuluh ton per hektar,” jelasnya.
Senada dengan itu, Tenaga Ahli dari Kementerian Pertanian, Hendri Sosiawan, mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang responsif terhadap kebijakan pusat. Ia mengungkapkan bahwa saat ini daerah bisa langsung mengakses program pusat tanpa harus melalui prosedur berjenjang seperti dulu. “Sekarang kabupaten bisa langsung berkoordinasi dengan pusat. Ini mempercepat implementasi strategi program seperti tanam serentak,” tegasnya.
Hendri juga menekankan pentingnya wilayah tanam yang potensial. “Kecamatan dengan luasan sawah terbesar harus menjadi prioritas tanam serentak. Kita harus kawal dari proses olah tanah sampai panen,” tambahnya sambil menyampaikan pesan Menteri Pertanian agar rapat ini menghasilkan keputusan konkret dan dapat diimplementasikan secara nyata.(*)
