Banda Aceh – Mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) asal Juli, Kabupaten Bireuen, Hasnawi Ilyas atau akrab disapa Awi Juli ikut menolak sikap Pusat yang memotong DOK (Dana Otonomi Khusus) dengan dalih menghapus. Hal tersebut disampaikan melalui rilis pers, Kamis, 6 Februari 2025.
‘Kebijakan memangkas DOK Aceh itu membentuk Khitanan Pusat ke Aceh,’ katanya.
Aksi memprotes rencana pemotongan dana Otonomi Khusus (Otsus) oleh Pusat terus berlangsung di Aceh dan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, aktivis, dan tokoh adat.
Menurut Awi Juli Pemotongan dana Otsus akan berdampak buruk pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Dana Otsus selama ini menjadi tulang punggung bagi pembangunan di Aceh, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,’. sebutnya.
Atas dasar itu, banyak pihak yang menolak keras pemotongan Dana Otsus karena Aceh masih sangat membutuhkan dana tersebut untuk membangun daerah yang pernah dilanda konflik dan bencana besar.
“Jangan permainkan Aceh. Pusat sudah berkali-kali mengecewakan dan menipu Aceh, apa harus ada aksi referendum dan konflik lagi agar Pusat baik-baik dengan Aceh?,” sindir Awi.
Seperti diketahui, Pemerintah Pusat sebelumnya mengumumkan akan mengurangi besaran dana Otsus Aceh secara bertahap, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan regulasi tersebut, Dana Otsus yang semula 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional akan dikurangi menjadi 1% mulai tahun ini.
Pj Gubernur Aceh, Safrizal dalam pernyataan resminya, mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha bernegosiasi dengan Pemerintah Pusat agar pemotongan tersebut tidak menghambat pembangunan.
Janji Safrizal itu keluar dari mulutnya setelah aksi protes mahasiswa yang berlangsung damai dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Demonstrasi mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak didengar oleh Pemerintah Pusat.
Sementara itu, Pemerintah Pusat menyatakan pemotongan dana Otsus sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun mereka berjanji akan mencari skema lain yang tetap mendukung pembangunan di Aceh.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak yang berwenang terkait tuntutan demonstrasi. (*)
