Aceh Barat – Banjir kembali melanda Aceh Barat, mengganggu aktivitas masyarakat dan menyebabkan kerugian material yang cukup besar. Menyikapi kondisi ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Fajar Ziyadi, SE, menyoroti berbagai faktor penyebab, salah satunya adalah belum optimalnya sistem drainase di wilayah perkotaan maupun kawasan lainnya.
Fajar mendesak langkah konkret untuk menangani permasalahan banjir ini. Ia menekankan pentingnya pengoptimalan sistem drainase sebagai langkah jangka pendek yang harus menjadi prioritas.
“Drainase yang baik akan memperlancar aliran air, sehingga genangan dapat diminimalisir. Upaya ini harus segera dilakukan, terutama di kawasan yang rawan banjir,” kata Fajar, Senin, 2 Desember 2024.
Selain itu, ia juga menyarankan solusi jangka menengah berupa pembangunan kolam retensi sebagai tempat penampungan air. Kolam ini dinilai efektif mengurangi genangan dan menyediakan sumber air cadangan saat musim kemarau.
“Saya rasa kolam retensi adalah solusi utama untuk mengatasi banjir di Aceh Barat. Kami telah berdiskusi dengan BPBD dan Bappeda terkait hal ini, dan harapannya proyek ini segera direalisasikan,” ujarnya.
Salah satu wilayah yang sudah mendorong pembangunan kolam retensi adalah kawasan belakang toko di Meulaboh. Proyek ini dianggarkan sebesar Rp9-10 miliar dan diharapkan dapat segera dilaksanakan untuk mengurangi dampak banjir di wilayah tersebut.
Fajar menekankan pentingnya pengawasan terhadap proyek ini agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. “Kami akan terus mengawal agar pembangunan ini selesai tepat waktu dan memiliki kualitas yang baik,” tambahnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk mendukung program ini dengan menjaga kebersihan lingkungan, terutama tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat saluran air. Partisipasi aktif masyarakat dinilai sangat penting untuk menjaga keberlanjutan solusi yang telah dirancang.
“Dengan komitmen bersama antara pemerintah, pihak terkait, dan masyarakat, kami yakin banjir tidak lagi menjadi ancaman rutin bagi Aceh Barat,” tutup Fajar. (*)
