Beranda Hukum MaTA: Jembatan Kilangan Aceh Singkil Perlu Audit BPKP

MaTA: Jembatan Kilangan Aceh Singkil Perlu Audit BPKP

61
0
BERBAGI

Banda Aceh – KoordinatorM asyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian mengatakan,Berdasarkan monitoring yang dilakukan pihaknya terhadap proses penyelidikan terhadap pembangunan jembatan Kilangan Aceh Singkil yang saat ini di tangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh belum ada perkembangan.

Padahal pemanggilan para pihak yang di anggab bertangung jawab terhadap kebijakan dan pelaksana pembangunan jembatan tersebut sudah dilakukan pendalaman dengan memintak keterangan kepada, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pokja IV, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh.

Alfian menyampaikan, pihak Rekanan dan Konsultan Pengawas yang diperiksa dari tanggal 22 hingga 24 Februari 2021 oleh Kejati Aceh. akan tetapi atas perkembangan kasus tersebut belum ada, termasuk permintaan audit kepada BPKP Aceh juga belum di lakukan.

” Padahal sudah akhir tahun atau sudah 9 (sembilan) bulan. jadi secara waktu sudah lama setelah dilakukan pemanggilan terhadap para pihak di bulan Februari. seharusnya sudah ada permintaan audit kerugian kepada BPKP Aceh. tapi ini kan belum,” Kata Alfian, Rabu (24/11/2021) dalam Keterangannya.

Alfian menjelaskan, Berdasarkan analisa pihaknya atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh ditemukan permasalaham yang tidak patut, yang kemudian dilakukan pendalaman atas temuan tersebut oleh pihak Inspektorat Aceh juga pihaknya menilai ada dua katagori yang menjadi temuan dan itu sangat berpotensi terjadi tindak pidana korupsi.

“Pertama, Adanya temuan secara adminitrasi diawal proses tender, adanya persengkongkolan terjadi antara rekanan dengan pihak ULP dalam hal ini Pokja IV sehingga banyak kewajiban yang harus di penuhi oleh rekanan tapi tidak dilakukan dan itu sengaja dibiarkan oleh pihak pokja IV, sehingga secara aturan dalam adminitrasi nyata terjadi pelanggaran dan ini sudah menjadi temuan hukum kalau secara audit yang telah di lakukan oleh BPK,”.

“Kedua, Temuan secara keuangan dimana ada upaya manipulasi dokumen sehingga dengan mudah dapat dicairkan uang 100% padahal kebijakan tersebut tidak patut dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Aceh.

selanjutnya sangsi tegas harus dilakukan terhadap pokja karna dari kebijakan tersebut dapat merugikan keuangan daerah dan kemudian atas nama perusahaan pelaksana penbangunan jembatan tersebut wajib dulakukan pencantuman dalam daftar hitam karena menyampaikan dokumen laporan keuangan yang diduga palsu.

“jadi setelah kami dalami terhadap temuan tersebut potensi korupsi terjadi dan kemudian penting segera Kejati untuk memintak audit kepada BPKP Aceh, audit yang kami maksud adalah, audit berupa kebijakan, adminitrasi,Keuangan dan pembagunan jembatan tersebut,” Terang Alfian.

Lanjut Alfian, Apabila hasil audit BPKP Aceh sudah dilakukan maka bisa memudahkan bagi penyidik dalam melakukan tahapan selanjutnya. pihaknya juga meninta konsistensi Kejati terhadap kasus ini harus jelas dan transparan, jangan sampai ada upaya melindungi karna apabila tidak ada kepastian hukum terhadap kasus yang di maksud maka kepercayaan publik terhadap kinerja Kejati Aceh menjadi hilang.

ÔÇťapalagi penanganan kasus tersebut oleh Kejati sudah menjadi atensi publik Aceh,” Pungkas Alfian. (R)

BERBAGI