Beranda Parlementaria DPRA Bentuk Pansus Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Menelusuri Mafia Proyek APBA...

DPRA Bentuk Pansus Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Menelusuri Mafia Proyek APBA 2021

696
0
BERBAGI

Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dahlan Jamaluddin, mengatakan tujuan dari pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 untuk melihat dan menelusuri adanya dugaan mafia proyek yang ditenggarai menjadi penghambat kinerja Pemerintah Aceh dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021 yang saat ini masih sangat rendah.

Hal itu dikemukakan Dahlan Jamaluddin saat menggelar konferensi pers usai sidang paripurna DPRA terkait pengesahan pembentukan Pansus Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021, Senin sore (05/07/2021), di Ruang Media Center DPRA.”

“Selain itu, Dahlan mengatakan, pembentukan Pansus tersebut dilakukan, yang sebelumnya telah disepakati di Badan Musyawarah DPRA, karena saat ini sudah memasuki triwulan kedua masa anggaran, namun realisasi APBA 2021 masih rendah.

“Dan ada banyak hal yang caruk maruk dalam pengadaan barang dan jasa. Ini perlu kita buka dan lihat dengan terang benderang, ada apa sebenarnya yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh. Karena bicara anggaran, APBA itu sudah disahkan pada Desember 2021.

Selain itu, kata Dahlan, dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap pertanggujawaban APBA 2020, terdapat SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang mencapai Rp 3,9 triliun lebih, dimana hampir mencapai Rp4 triliun.

“Padahal seperti kita ketehui, di tahun 2020 Pemerintah Aceh melakukan refocusing dan penyesuaian anggaran yang mencapai empat kali, dimana secara prespektif seharusnya lebih efektif dan efesien penggunaan anggarannya. Tapi hasil akhirnya malah terjadi SILPA yang cukup besar,” ujar Dahlan,”

“Maka dari itu, lanjutnya, DPRA mengkhawatirkan jika pada 2021 tidak melenusuri dan memaksakan agar realisasi anggaran dapat dilaksanakan seusai yang telah direncanakan, hal itu juga menyebabkan akan terjadi SILPA.

“Atau ada yang ‘tersandera’ atau ada apa. Apakah pihak pengadaan barang dan jasa tersandera dengan mafia proyek, atau gubernur tersandera dengan mafia proyek, kami juga akan coba masuk sejauh itu,” imbuhnya.

Selain itu, politisi Partai Aceh itu juga menjelaskan, pansus tersebut juga untuk memastikan dan menelusuri pemanfaatan anggaran tahun 2021, bisa berjalan dan dibuka ke publik.

“Apakah persoalannya ada di regulasi, mekanisme, atau ada mafia proyek seperti yang diteranggai banyak pihak selama ini,” ungkap Dahlan.

Mengenai batas waktu, kata Dahlan, secara ketentuan kerja pansus tidak boleh lebih dari enam bulan dan harus melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPRA untuk dibawa ke paripurna.

Jika ada adanya temuan dari hasil kerja pansus tersebut, Dahlan mengatakan, ada dua pilihan untuk menindaklanjuti temuan tersebut yang akan dibahas di badan musyawarah DPRA.”

“”Apakah nantinya DPRA secara kelembagaan akan bersikap secara admnisistratif yang menjadi kewenangan DPRA, atau pilihan sikap lain yang akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.

Dahlan juga mengatakan, dirinya akan menyampaikan hasil dari kinerja pansus secara berkala dan terbuka kepada publik.

“Sebagai pimpinan lembaga saya akan memastikan pansus itu bekerja dengan sungguh-sungguh dan selalu mengupdate informasi dan perkembangan kepada publik Aceh, agar kita sama-sama mengawal dari kinerja pansus itu. Termasuk hasil yang didapat oleh pansus, apakah mengharuskan keterlibatan aparat penegak hukum jika nantinya ada persoalan hukum atau hanya perlu diselesaikan secara adminsitratif dan regulasi,” ungkapnya.

“Ini tidak main-main. Masak pengesahan anggarannya cepat di Desember, tapi ini sudah bulan 7, sudah twiwulan kedua, realisasi anggaranya masih belum apa-apa. Maka nanti akan kita lihat ada apa sebenarnya yang terjadi,” tegas Dahlan.”

“Sebelumnya dalam sidang paripurna, Dahlan yang didampingi dua wakilnya Dalimi dan Hendra Budian serta dihadiri sejumlah anggota DPRA, menetapkan 18 Anggota Pansus Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021.

Adapun nama-nama personalia Anggota Pansus DPRA yang disahkan tersebut yakni Tarmizi (Fraksi Partai Aceh), Sulaiman (Fraksi Partai Aceh), Azhar Abdurrahman (Fraksi Partai Aceh), Zulfadli (Fraksi Partai Aceh), Junedi (Fraksi Partai Aceh), HT Ibrahim (Fraksi Partai Demokrat), Edi Kamal (Fraksi Partai Demokrat).

Kemudian Ali Basrah (Fraksi Partai Golkar), TR Keumangan (Fraksi Partai Golkar), Abdurrahman Ahmad (Fraksi Partai Gerindra) Ridwan Yunus (Fraksi Partai Gerindra), Amiruddin Idris (Fraksi PPP), Marhaban Makam (Fraksi PPP).

Selanjutnya Irpannusir (Fraksi PAN), Safrijal (Fraksi PNA), Armiyadi (Fraksi PKS), Wahyu Wahab Usman (Fraksi PKB-PDA), serta Salihin (Fraksi PKB-PDA).

Sementara itu, perwakilan Pemerintah Aceh, yakni Asisten I Setda Aceh, M Jafar, kepada wartawan usai menghadiri sidang paripurna tersebut mengatakan Pemerintah Aceh menghormati keputusan DPRA tersebut yang telah membentuk Pansus Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

“Kami tentu akan menerima apapun keputusan DPRA, apalagi DPRA juga lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan. Jika DPRA menganggap kinerja pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Aceh mengalami kendala atau membutuhkan berbagai informasi, maka Pemerintah Aceh tentu akan bekerjasama dalam hal mendukung kinerja atau pelaksanaan dari tupoksi pansus ini,” ujarnya. [Parlementaria]

 

BERBAGI