Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman kembali menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini datang dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI Yasonna Laoly.
Penghargaan diberikan atas komitmen dan kinerja pemerintahan Amin-Zainal dalam pelaksanaan pelaporan capaian implementasi aksi HAM dan kerja sama bidang hukum dan HAM.
Piagam tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Provinsi Aceh Zulkifli kepada Aminullah di pendopo wali kota, Selasa 17 November 2020.
Dalam sambutan singkatnya, Aminullah mengucapkan terima kasih atas penilaian yang senantiasa dilakukan pemerintah pusat. “Setiap apa yang kami kerjakan, ternyata ada yang menilai. Dan tahu-tahu sudah dapat penghargaan,” ujarnya.
“Ini menjadi motivasi ke depan bagi kami agar dalam menjalankan pemerintahan, progres pembangunan, terutama dalam bidang hukum dan HAM harus selalu on the track,” katanya seraya mengharapkan bimbingan secara kontinu dari kemenkumham.
“Kami selalu siap menerima arahan dari Pak Menteri dan Pak Kakanwil demi konsistensi Banda Aceh sebagai kota peduli HAM di Indonesia.”
Menurutnya, HAM merupakan isu penting baik di dalam maupun luar negeri. “Tamu atau wisatawan yang berbondong-bondong ke Banda Aceh selama ini tentu menjadikan HAM sebagai salah satu tolak ukurnya,” katanya.
“Dan alhamdulillah, kepedulian HAM Banda Aceh sudah diakui internasional. Salah satunya lewat ajang yang digelar oleh WWF beberapa waktu lalu yang menempatkan Banda Aceh di peringkat enam dunia kota yang paling dicintai atau most lovable city,” katanya lagi.
Sementara Kakanwil Kemenkumham Aceh Zulkifli mengucapkan selamat kepada Aminullah atas penghargaan tersebut. “Sejatinya Pak Menteri langsung yang akan menyerahkan penghargaan ini, tetapi karena masih dalam situasi pandemi, kami yang mewakili menyerahkannya.”
Ia pun yakin, Banda Aceh di bawah kepemimpinan Wali Kota Aminullah akan selalu menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM. “Saya yakin, lewat berbagai program dan kebijakan Pak Wali, Banda Aceh akan menjadi role model penegakan hukum dan HAM di Aceh bahkan Indonesia,” katanya.(R)
