Oleh: Dr. Muhammad Syarif, S.Pd.I, MA (Dosen Pascasarjana Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh)
PENGUNDURAN diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional. Surat pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kini, perhatian publik tertuju pada siapa figur yang akan mengisi kursi RI-2 untuk melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan 2024–2029.
Di tengah situasi tersebut, berbagai pandangan mulai bermunculan mengenai kriteria ideal pengganti Gibran. Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, misalnya, berpandangan bahwa sosok Wakil Presiden baru dapat berasal dari kelompok politik besar di parlemen, bahkan jika memungkinkan kelompok terbesar, tetapi harus memiliki ikatan kuat dengan Presiden, memahami karakter kepemimpinannya, serta mempunyai pengalaman pemerintahan.
Pandangan tersebut menarik untuk dicermati. Secara politik, keselarasan antara Presiden dan Wakil Presiden memang diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Dukungan parlemen juga penting agar agenda pemerintahan dapat berjalan efektif. Namun, persoalan mendasarnya adalah apakah Wakil Presiden dibutuhkan terutama untuk memperkuat posisi politik Presiden atau untuk memperkuat penyelenggaraan negara demi kepentingan rakyat?
Di sinilah persoalan loyalitas perlu ditempatkan secara proporsional. Wakil Presiden memang harus mampu bekerja sama dengan Presiden, memahami arah kebijakan pemerintah, dan menjaga koordinasi dalam menjalankan tugas kenegaraan. Akan tetapi, keselarasan tidak boleh dimaknai sebagai kepatuhan personal tanpa ruang bagi pemikiran kritis. Wakil Presiden bukan sekadar pendamping yang bertugas menyetujui seluruh keputusan Presiden, melainkan pejabat konstitusional yang harus mampu memberikan pertimbangan objektif, menyampaikan kritik konstruktif, dan mengingatkan apabila kebijakan pemerintah berpotensi merugikan masyarakat.
Loyalitas seorang pejabat negara seharusnya tidak berhenti pada individu yang sedang berkuasa. Loyalitas tertinggi harus diberikan kepada konstitusi, negara, dan rakyat. Pemerintahan membutuhkan mitra yang mampu bekerja sama, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk menyampaikan pandangan berbeda. Sebab, kesetiaan tanpa daya kritis justru berpotensi melahirkan kekuasaan yang miskin koreksi.
Pertimbangan mengenai kekuatan politik di parlemen juga perlu dikritisi. Besarnya dukungan partai atau kelompok politik tidak otomatis menunjukkan kualitas kepemimpinan seseorang. Pengalaman politik juga tidak selalu identik dengan kemampuan menyelesaikan persoalan pemerintahan. Indonesia membutuhkan pemimpin yang memahami persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Kapasitas tersebut tidak cukup diukur melalui kedekatan dengan pusat kekuasaan atau besarnya dukungan politik.
Jangan sampai pengisian jabatan Wakil Presiden berubah menjadi pembagian kompensasi politik bagi kelompok yang dianggap berjasa atau memiliki pengaruh dalam pemerintahan. Jabatan publik bukan hadiah atas dukungan politik. Ia merupakan amanah yang menuntut integritas, kapasitas, pengalaman, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Stabilitas politik memang penting, tetapi tidak boleh dibangun melalui kompromi yang mengorbankan kualitas kepemimpinan.
Dalam perspektif etika politik Islam, persoalan ini berkaitan erat dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58, “Innallāha ya’murukum an tu’addul-amānāti ilā ahlihā.” Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini memberikan landasan moral bahwa kekuasaan harus diserahkan kepada orang yang memiliki kelayakan dan kemampuan menjalankan tanggung jawabnya. Kedekatan personal dan kepentingan kelompok tidak boleh mengalahkan prinsip kelayakan.
Dalam konsep fiqh siyasah, kepemimpinan bukan semata-mata persoalan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melainkan bagaimana kekuasaan digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Karena itu, calon Wakil Presiden perlu dinilai berdasarkan rekam jejak integritas, kapasitas intelektual, pengalaman pemerintahan, kemampuan membangun komunikasi politik, serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari. Mekanisme ini memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan calon dan kepada MPR untuk menentukan pilihan. Karena itu, proses pengisian jabatan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan mengutamakan kepentingan bangsa.
Ada hal yang perlu menjadi perhatian: Presiden sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan siapa yang paling dekat secara politik, tetapi juga siapa yang paling mampu memberikan kontribusi bagi pemerintahan. MPR pun tidak boleh sekadar menjadi arena pengesahan kompromi elite. Kewenangan konstitusional harus dijalankan dengan pertimbangan substantif mengenai integritas dan kapasitas calon. Selain itu, Wakil Presiden yang terpilih perlu memperoleh pembagian tugas dan mandat kerja yang jelas agar keberadaannya memberikan kontribusi nyata, bukan sekadar melengkapi struktur kekuasaan.
Pada akhirnya, Indonesia tidak sekadar membutuhkan pengganti Gibran, tetapi membutuhkan kepemimpinan yang memahami bahwa jabatan adalah amanah dan kekuasaan mengandung tanggung jawab. Presiden memang membutuhkan Wakil Presiden yang sejalan dalam menjalankan pemerintahan, tetapi rakyat membutuhkan seorang negarawan yang tidak kehilangan keberanian moral untuk menjaga kepentingan publik.
Sebab, Wakil Presiden bukan sekadar orang yang harus menyenangkan Presiden, melainkan pemegang amanah negara yang turut memastikan kekuasaan berjalan sesuai konstitusi. Jabatan bukan hadiah politik, loyalitas bukan kepatuhan tanpa batas, dan negara tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan elite.(*)
Penulis Merupakan: Dosen Pascasarjana Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh.













