Aceh Besar – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mulai memperkuat langkah perlindungan lahan pertanian melalui pembahasan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Salah satu perhatian utama dalam revisi tersebut adalah memastikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tetap terlindungi di tengah perkembangan pembangunan daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar, Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si., di Aula Sanusi Wahab, Kantor Bupati Aceh Besar, Kamis (12/11/2026).
Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, sekaligus memastikan kawasan pertanian produktif tidak tergerus oleh alih fungsi lahan.
Dalam arahannya, Bahrul Jamil menegaskan bahwa penataan ruang harus dilakukan secara terencana, terukur, dan mempertimbangkan kepentingan pembangunan jangka panjang.
Menurutnya, RTRW merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam mengatur arah pembangunan dan pemanfaatan ruang agar berjalan sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Revisi RTRW ini harus benar-benar memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan perlindungan kawasan strategis, termasuk lahan pertanian. Kita ingin pembangunan Aceh Besar terus berkembang, tetapi keberadaan lahan produktif juga harus tetap terjaga,” ujar Bahrul Jamil.
Ia meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait memberikan masukan secara komprehensif terhadap proses revisi RTRW. Dengan demikian, dokumen perencanaan tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung arah pembangunan Kabupaten Aceh Besar.
Sementara itu, narasumber Ivan Yoserizal, ST, MURP, menjelaskan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan kawasan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menjamin ketersediaan pangan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Ia menilai, keberadaan LP2B menjadi aspek penting yang harus diintegrasikan dalam revisi RTRW Aceh Besar. Perlindungan tersebut tidak hanya menyangkut keberadaan lahan sawah, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlangsungan produksi pangan, kepastian pemanfaatan ruang, serta kesejahteraan petani.
“LP2B harus menjadi perhatian serius dalam revisi RTRW. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa lahan pertanian pangan yang memiliki potensi produktivitas tinggi mendapatkan perlindungan melalui kebijakan tata ruang yang jelas. Dengan demikian, alih fungsi lahan dapat dikendalikan dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga,” jelas Ivan.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data, identifikasi kondisi lahan di lapangan, serta koordinasi lintas sektor dalam proses penetapan kawasan LP2B. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Aceh Besar berharap revisi RTRW dapat menghasilkan kebijakan penataan ruang yang memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan wilayah, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembangunan, kelestarian lingkungan, perlindungan lahan pertanian, dan ketahanan pangan daerah.
Dengan perlindungan LP2B yang terintegrasi dalam kebijakan tata ruang, pembangunan Aceh Besar diharapkan dapat terus berkembang tanpa mengesampingkan keberlanjutan sektor pertanian sebagai salah satu penopang kehidupan dan perekonomian masyarakat.(*)
