BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, meresmikan dua Pos Pengawasan Syariat Islam yang dibangun Pemerintah Kota Banda Aceh di kawasan wisata Titik Nol Kilometer, Gampong Pande, Kecamatan Kuta Raja, dan kawasan Ulee Lheue, Sabtu (3/10/2026).
Pembangunan kedua pos tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjaga ketertiban, memperkuat pengawasan, serta mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam, khususnya di kawasan wisata yang ramai dikunjungi masyarakat.
Keberadaan pos pengawasan ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran pemerintah dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat sekaligus menciptakan suasana wisata yang aman, tertib, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang menjadi identitas Kota Banda Aceh.
Peresmian Pos Pengawasan Syariat Islam di kawasan Titik Nol Kilometer turut dihadiri Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Dalam sambutannya, Illiza menegaskan bahwa pembangunan kedua pos tersebut bukan bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh. Sebaliknya, fasilitas tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk menjaga, merawat, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Menurutnya, pengawasan syariat Islam harus dilaksanakan dengan pendekatan yang mengedepankan pembinaan, ketertiban, dan kesadaran bersama. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan aktivitas, termasuk berwisata, dengan nyaman tanpa mengabaikan ketentuan dan norma yang berlaku di daerah tersebut.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, Pemerintah Kota Banda Aceh akan menugaskan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) secara bergantian selama 24 jam di kedua pos tersebut.
Penempatan petugas secara bergantian diharapkan dapat memastikan pengawasan berjalan secara berkelanjutan, terutama pada waktu-waktu ketika kawasan wisata ramai dikunjungi masyarakat.
“Pembangunan Kota Banda Aceh tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik, seperti gedung, taman, maupun pusat perekonomian. Pembangunan juga harus diarahkan pada pembangunan manusia dan karakter,” ujar Illiza.
Ia menjelaskan, kemajuan sebuah kota tidak cukup diukur dari pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, maupun semakin banyaknya fasilitas publik. Pembangunan juga harus mampu membentuk masyarakat yang berkarakter, berakhlak, serta memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai agama dan budaya.
Karena itu, penguatan pengawasan syariat Islam menjadi salah satu bagian dari upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyeimbangkan pembangunan fisik dengan pembangunan sumber daya manusia.
Illiza menyampaikan, Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen membangun kota yang modern, maju, dan terbuka terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan identitas keislaman, adat, serta budaya masyarakat Aceh.
Menurutnya, kemajuan dan penerapan nilai-nilai Islam bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan melalui pembangunan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga karakter dan jati diri daerah.
Dalam konteks tersebut, keberadaan Pos Pengawasan Syariat Islam di kawasan Titik Nol Kilometer dan Ulee Lheue menjadi salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai tersebut di ruang publik.
Kedua kawasan itu merupakan lokasi yang kerap menjadi tujuan masyarakat untuk bersantai, menikmati suasana pesisir, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Aktivitas wisata yang terus berkembang perlu diimbangi dengan pengelolaan kawasan yang baik, termasuk dalam hal ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Pemerintah kota berharap kehadiran petugas di pos pengawasan dapat mendorong masyarakat dan wisatawan untuk lebih memahami pentingnya menjaga perilaku serta menghormati norma sosial dan ketentuan syariat Islam selama berada di Banda Aceh.
Di sisi lain, petugas juga diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, mengedepankan pendekatan persuasif, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban bersama.
Pembangunan dua Pos Pengawasan Syariat Islam tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan di kawasan publik yang memiliki tingkat kunjungan masyarakat cukup tinggi.
Dengan adanya fasilitas khusus, koordinasi dan kesiapsiagaan petugas Satpol PP dan WH diharapkan semakin optimal. Keberadaan pos juga dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi maupun menyampaikan laporan terkait persoalan ketertiban dan pengawasan syariat Islam di kawasan tersebut.
Pengawasan yang berlangsung selama 24 jam diharapkan dapat memberikan rasa aman dan mendukung terciptanya lingkungan wisata yang tertib. Namun, keberhasilan upaya tersebut tetap membutuhkan dukungan masyarakat melalui kepatuhan terhadap peraturan dan kesadaran menjaga lingkungan sosial.
Pemerintah Kota Banda Aceh juga diharapkan terus mengedepankan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa penerapan syariat Islam merupakan bagian dari kehidupan sosial dan identitas daerah yang perlu dijaga bersama.
Dengan pendekatan yang mengutamakan pembinaan, pengawasan diharapkan tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan atas dasar pemahaman dan tanggung jawab.
Peresmian dua pos tersebut menjadi langkah Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memperkuat pengawasan sekaligus menegaskan arah pembangunan kota yang tidak hanya mengejar kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pembentukan karakter masyarakat.
Melalui sinergi pemerintah, aparat penegak aturan, dan masyarakat, Banda Aceh diharapkan dapat terus berkembang sebagai kota yang modern, nyaman bagi wisatawan, serta tetap menjaga nilai-nilai keislaman, adat, dan budaya yang menjadi ciri khas Aceh. [*]
PARIWARA.
