PIDIE JAYA – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Pidie Jaya mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pemulihan tambak, sawah, dan lahan pertanian masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025.
Pemulihan tersebut dinilai mendesak agar masyarakat, khususnya petani dan pembudi daya ikan di kawasan pesisir, dapat kembali menjalankan aktivitas produksi serta memulihkan pendapatan yang hilang akibat bencana.
Perwakilan YARA Pidie Jaya, Nora Monica, S.H., CPLA, mengatakan pemerintah daerah harus memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) berjalan nyata di lapangan, bukan sekadar berhenti pada perencanaan dan wacana.
“Pemkab Pidie Jaya harus bergerak cepat. Normalisasi tambak dan pembersihan lahan pertanian mesti menjadi prioritas agar masyarakat dapat kembali produktif dan memulihkan penghasilan. Pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada wacana dan janji, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata,” kata Nora di Meureudu, Selasa (20/10/2026).
Menurut Nora, percepatan pemulihan semakin penting karena Pemkab Pidie Jaya telah menerima dukungan 66 unit alat berat dari pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dukungan tersebut, katanya, harus dimanfaatkan secara optimal untuk menangani kerusakan tambak dan lahan pertanian yang hingga kini masih membutuhkan penanganan. Pemerintah daerah juga diminta memastikan penggunaan alat berat dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah terdampak.
Berdasarkan data yang dihimpun Pemkab Pidie Jaya pascabanjir November 2025, total lahan pertanian yang terdampak mencapai 1.625 hektare. Dari jumlah tersebut, 1.225 hektare mengalami kerusakan ringan, 141 hektare rusak sedang, dan 259 hektare rusak berat.
Sementara itu, luas tambak yang terdampak mencapai 1.700 hektare. Sebanyak 745 hektare mengalami kerusakan ringan, 300 hektare rusak berat, sedangkan sisanya mengalami kerusakan sedang.
Salah satu kawasan yang membutuhkan penanganan segera berada di Dayah Kleng, Gampong Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan hasil peninjauan pemerintah setempat, tambak di kawasan tersebut dipenuhi endapan lumpur dan mengalami kerusakan tanggul sehingga belum dapat difungsikan secara optimal.
Nora menegaskan, pemulihan tambak tidak cukup hanya melalui penyaluran benih kepada masyarakat. Perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengerukan sedimentasi, pembersihan material organik, perbaikan tanggul hingga pemulihan saluran pengairan.
“Jangan sampai tambak dibersihkan tanpa pembenahan menyeluruh, lalu masyarakat kembali menghadapi persoalan yang sama. Pemulihan harus dirancang agar tambak benar-benar bisa berproduksi dan memberikan pendapatan bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain percepatan pekerjaan fisik, YARA meminta dinas terkait menyusun skala prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerusakan, luas lahan terdampak, serta kebutuhan masyarakat. Pelaksanaannya juga harus disertai target yang jelas, pengawasan transparan, dan pertanggungjawaban yang dapat dipantau publik.
Menurut YARA, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak semata-mata diukur dari jumlah alat berat yang tersedia atau luas lahan yang telah dibersihkan. Ukuran terpenting adalah pulihnya aktivitas produksi, meningkatnya kembali pendapatan, dan membaiknya kondisi ekonomi masyarakat terdampak.
“Dukungan pemerintah pusat harus menjadi pengungkit percepatan pemulihan, bukan sekadar angka dalam laporan. Pemkab Pidie Jaya harus membuktikan kehadiran negara melalui kerja nyata agar masyarakat pesisir dan petani dapat bangkit kembali,” pungkas Nora.(*)
