ACEH BESAR – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mulai menjajaki kerja sama dalam pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan perlindungan masyarakat.
Rencana kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syeh Muharram) bersama Wakil Bupati Drs. H. Syukri A. Jalil dengan jajaran BMKG di Aula Dekranasda Aceh Besar, Rabu (7/10/2026).
Pertemuan turut dihadiri Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Raden Rara Rima Eryani, S.H., S.E., M.Ec.Dev., jajaran Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda sekaligus Koordinator UPT BMKG Provinsi Aceh, serta Asisten I Sekdakab Aceh Besar Farhan AP.
Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. Menurutnya, informasi dan layanan BMKG memiliki manfaat strategis bagi masyarakat, terutama dalam mendukung sektor pertanian dan perikanan serta mengantisipasi kekeringan dan perubahan cuaca.
“Kehadiran dan dukungan BMKG sangat penting bagi Aceh Besar. Informasi cuaca dan iklim dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan potensi pertanian dan perikanan, termasuk dalam mengantisipasi kekeringan sehingga masyarakat dapat mengambil langkah yang lebih tepat,” kata Syeh Muharram.
Ia berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada tingkat koordinasi antarlembaga, tetapi dapat diwujudkan melalui program konkret yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita berharap BMKG dapat bersinergi dengan dinas-dinas terkait di Aceh Besar. Dengan begitu, informasi yang diberikan tidak hanya berhenti di tingkat pemerintah, tetapi benar-benar sampai kepada masyarakat dan membantu mereka dalam menjalankan aktivitasnya,” ujarnya.
Pembangunan Perlu Koordinasi
Dalam kesempatan tersebut, Syeh Muharram juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan di Aceh Besar.
Ia meminta setiap program pembangunan yang masuk ke wilayah Aceh Besar tetap memperhatikan kewenangan serta kebutuhan pemerintah daerah.
“Setiap pembangunan yang dilaksanakan di Aceh Besar, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi, harus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten. Ini penting agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
BMKG Siap Dukung Berbagai Sektor
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Raden Rara Rima Eryani menyatakan kesiapan BMKG membangun kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
Menurutnya, kolaborasi dapat dikembangkan pada berbagai sektor yang membutuhkan dukungan informasi cuaca, iklim, maupun kondisi geofisika.
“BMKG siap bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam berbagai sektor. BMKG tidak hanya berkaitan dengan kebencanaan, tetapi juga mendukung program-program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, dan sektor lainnya,” kata Rima.
Ia menjelaskan, pemanfaatan informasi BMKG dapat membantu pemerintah maupun masyarakat dalam mengambil keputusan berdasarkan kondisi cuaca dan iklim.
Informasi tersebut, lanjutnya, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan, sekaligus membantu pemerintah mengantisipasi serta menanggulangi dampak kekeringan.
“Informasi BMKG dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi perikanan, mendukung sektor pertanian, sekaligus membantu pemerintah dalam mengantisipasi dan menanggulangi dampak kekeringan,” ujarnya.(*)
