Aceh Besar — Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh membahas langkah percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada 26 November 2025.
Pertemuan berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Aceh Besar, Senin (7/9/2026), dipimpin Asisten II Setdakab Aceh Besar HM Ali, yang mewakili Bupati Aceh Besar H Muharram Idris. Dalam pertemuan tersebut, HM Ali menerima kunjungan Tim Satgas PRR Aceh yang diketuai Dr Drs Imran MSi.
Turut hadir Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil SSos MSi, Kadis PUPR Aceh Besar Ir Syahrial Amanullah, Kepala BPKD Aceh Besar Arifin SHI MSi, Kadis Syariat Islam Aceh Besar Rusdi SSos MSi, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam kesempatan itu, HM Ali mengatakan dampak bencana hidrometeorologi meski tidak terlalu parah di Aceh Besar, tetap memengaruhi sejumlah sektor pembangunan dan aktivitas masyarakat.
Beberapa dampak yang dirasakan antara lain lahan pertanian yang sempat tergenang, kerusakan rumah ibadah, serta sejumlah fasilitas publik.
“Karena itu, Pemkab Aceh Besar sangat mengapresiasi hadirnya Tim Satgas PRR Aceh yang dipimpin Dr Drs Imran MSi ke Kabupaten Aceh Besar. Dalam pertemuan ini, Pemkab Aceh Besar dan Tim Satgas PRR Aceh berdiskusi dan membahas berbagai hal guna percepatan pemulihan pascabanjir Aceh,” ujar HM Ali.
Sementara itu, Ketua Tim Satgas PRR Aceh, Dr Drs Imran MSi, mengatakan monitoring tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, khususnya untuk memantau perkembangan penanganan infrastruktur pascabencana.
“Tim kami sudah berkunjung ke semua kabupaten yang terdampak musibah banjir yang terjadi pada 26 November 2025 tersebut,” ungkap Imran yang juga mantan Pj Wali Kota Lhokseumawe.
Imran berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat mengambil peran sesuai tugas masing-masing serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurutnya, berdasarkan rencana aksi penanganan pascabencana, sejumlah program pemulihan telah berjalan di berbagai sektor. Karena itu, monitoring dan koordinasi lintas sektor diperlukan agar program PRR tidak hanya berjalan dari sisi administrasi dan anggaran, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.
Imran juga meminta Pemkab Aceh Besar segera menyiapkan pembentukan Posko Satgas PRR tingkat kabupaten. Posko tersebut dinilai penting untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, memantau perkembangan setiap tahapan kegiatan, serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Aceh Besar bersama Satgas PRR Aceh berkomitmen memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu mempercepat pemulihan masyarakat serta fasilitas yang terdampak bencana. (*)
