BANDA ACEH – Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, Safrizal ZA, mendorong seluruh pemangku kepentingan membangun komunikasi yang terbuka, terstruktur, dan berkesinambungan guna memberikan kepastian informasi kepada masyarakat terdampak bencana di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.
Pernyataan tersebut disampaikan Safrizal menanggapi inisiatif gotong royong warga yang secara mandiri membuka kembali akses jalan dan jembatan di kawasan Tajuk Enang-Enang setelah ruas Jalan Nasional Bireuen–Takengon terputus akibat banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025.
“Semangat gotong royong warga merupakan modal sosial yang sangat berharga. Namun, informasi teknis harus disampaikan secara jelas demi keselamatan. Warga tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri dalam kekosongan informasi,” kata Safrizal, Rabu (24/6).
Menurut Safrizal, pihaknya telah berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dan mendorong Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh segera menyampaikan informasi resmi terkait rencana pembangunan permanen Jembatan Enang-Enang yang diprogramkan pada 2027.
Informasi tersebut, lanjutnya, perlu mencakup tahapan kajian teknis, perkembangan yang dapat dipantau masyarakat, serta solusi jangka menengah yang tengah dipersiapkan pemerintah.
Ia menegaskan penyampaian informasi tidak cukup hanya melalui media massa, tetapi juga harus dilakukan secara langsung kepada tokoh masyarakat dan warga terdampak. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah diharapkan mengambil peran lebih aktif sebagai penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Selama ini warga mencari informasi dari mulut ke mulut karena tidak ada saluran resmi. Ini yang harus kita perbaiki bersama. Tidak ada pemulihan yang berhasil tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Posko Wilayah Satgas PRR Aceh berencana memfasilitasi pertemuan koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPJN Aceh, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, serta perwakilan masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo. Pertemuan tersebut ditargetkan berlangsung dalam waktu dekat dengan hasil yang akan disampaikan secara terbuka kepada publik.
Safrizal juga mendorong BPJN Aceh mempertimbangkan pemanfaatan terbatas terhadap akses yang telah dibuka secara swadaya oleh masyarakat. Menurutnya, apabila hasil kajian teknis menyatakan jalur tersebut aman, akses itu dapat dimanfaatkan sementara untuk mendukung mobilitas ekonomi masyarakat dan kendaraan ringan sambil menunggu pembangunan jembatan permanen.
“Jangan sampai semangat warga tidak mendapat respons yang proporsional. Kalau jalurnya aman, manfaatkan. Jika ada area yang belum bisa dioptimalkan pemerintah, libatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya. Itu jauh lebih produktif daripada membiarkannya terbengkalai,” ujarnya.
Posko Satgas PRR Aceh menegaskan bahwa penanganan kawasan Enang-Enang memerlukan pendekatan terpadu yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan berkelanjutan pada setiap tahapan proses pemulihan.
Pelibatan aktif masyarakat yang didampingi pemerintah daerah dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang efektif, inklusif, serta bermartabat.(*)
