ACEH BESAR – Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Besar, Junaidi, menggelar kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama staf Sekretariat DPRK Aceh Besar dan insan pers di Kecamatan Kuta Malaka, Senin (1/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi wadah memperkuat kolaborasi antarlembaga sekaligus membangun kesamaan persepsi dalam menjaga kualitas demokrasi yang sehat, transparan, dan berintegritas.
Dalam suasana penuh keakraban, pertemuan itu diisi dengan diskusi mengenai berbagai isu strategis, mulai dari pengawasan partisipatif, penguatan literasi kepemiluan, peran media dalam pendidikan politik masyarakat, hingga pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam setiap tahapan pemilu.
Junaidi menegaskan bahwa demokrasi yang berkualitas tidak dapat dibangun oleh satu lembaga semata. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan demokrasi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk media massa, lembaga pemerintahan, dan masyarakat.
“Demokrasi yang kuat lahir dari kerja sama dan komunikasi yang baik. Panwaslih tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga kualitas pemilu. Dukungan media, lembaga pemerintahan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas,” ujar Junaidi.
Ia menjelaskan, kegiatan konsolidasi demokrasi merupakan bagian dari upaya memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya pengawasan partisipatif. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam mengawal setiap tahapan pemilu menjadi salah satu kunci terciptanya demokrasi yang berkualitas.
Dalam kesempatan itu, Junaidi juga menyoroti peran strategis media massa sebagai pilar demokrasi. Media dinilai memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan edukatif kepada masyarakat.
“Media memiliki posisi penting sebagai jembatan informasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Pemberitaan yang berimbang dan edukatif akan membantu meningkatkan literasi politik masyarakat sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mengawal proses demokrasi,” katanya.
Selain itu, keterlibatan staf Sekretariat DPRK Aceh Besar dalam kegiatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis.
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam diskusi tersebut adalah netralitas ASN. Junaidi menegaskan bahwa ASN harus tetap menjaga profesionalisme dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis yang dapat memengaruhi independensi serta kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
“Netralitas ASN merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi. ASN harus mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat yang bekerja secara profesional, tidak berpihak kepada peserta pemilu maupun kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan pemerintahan dapat terus terjaga,” tegasnya.
Menurut Junaidi, menjaga netralitas ASN bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas pemilu, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, agar setiap potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap netralitas ASN harus dilakukan secara bersama-sama sebagai bentuk komitmen untuk menjaga marwah demokrasi dan memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan.
Melalui kegiatan konsolidasi tersebut, Panwaslih Aceh Besar berharap terbangun komitmen bersama antara lembaga pengawas pemilu, Sekretariat DPRK, insan pers, dan masyarakat untuk terus menjaga iklim demokrasi yang kondusif serta memperkuat budaya politik yang sehat di Aceh Besar.
“Konsolidasi ini diharapkan menjadi langkah bersama dalam memperkuat demokrasi di Aceh Besar, sehingga setiap proses politik yang berlangsung dapat berjalan sesuai prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan.(*)
