Banda Aceh — PT Hutama Karya (Persero) terus mempercepat penanganan tanggap darurat dan rehabilitasi jalan serta jembatan di sejumlah wilayah Aceh guna memulihkan konektivitas vital pascabencana alam. Proyek yang mencakup wilayah kerja PPK 3.3, PPK 3.4, dan PPK 3.5 tersebut difokuskan pada penanganan titik-titik longsor kritis di kawasan pegunungan Aceh dengan target penyelesaian penuh pada Desember 2026.
Upaya rehabilitasi tersebut mencakup pembersihan material longsoran, pembangunan jalur sementara (detour), hingga rekonstruksi permanen jalan dan jembatan yang terdampak bencana. Selain memulihkan akses transportasi nasional, proyek ini juga dirancang untuk memperkuat ketahanan infrastruktur menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Pada wilayah kerja PPK 3.3 ruas Simpang Uning–Batas Gayo Lues, Hutama Karya menangani 22 titik longsoran, empat titik jalan amblas, serta pembangunan dua jembatan baru. Salah satu lokasi paling krusial berada di TK 62 STA 38+250, di mana badan jalan sepanjang 150 meter yang sempat hilang akibat longsor kini diperkuat menggunakan struktur blok beton sebagai penahan lereng dan pengaman badan jalan.
Selain itu, perusahaan juga menangani longsoran sinkhole di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, yang sebelumnya memutus akses antara Desa Simpang Balik dan Desa Blang Mancung. Kondisi tanah berpasir serta aliran air di kedalaman sekitar 30 meter memperparah kerusakan sehingga warga harus memutar melalui jalur alternatif sepanjang 2,5 kilometer.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Hutama Karya melakukan stabilisasi tanah, pengalihan saluran irigasi, pembangunan jalan sementara, hingga pemantauan berkala guna mencegah longsor susulan.
Sementara itu, di wilayah kerja PPK 3.4 ruas Batas Aceh Tengah–Blangkejeren, tantangan berat dihadapi pada titik Tetumpun sepanjang 488 meter dan Tangsaran sepanjang 382 meter. Lereng curam dan kondisi geografis yang rawan longsor mendorong penerapan teknologi stabilisasi lereng berupa kombinasi shotcrete, soil nailing, dan pemasangan geo mattress untuk mengurangi risiko erosi.
Adapun pada wilayah PPK 3.5 ruas Batas Gayo Lues–Kutacane, penanganan difokuskan pada kawasan Longsoran Ketambe. Di lokasi tersebut dilakukan pemasangan 329 titik soldier pile dengan kedalaman 12 meter sebagai penguat lereng, disertai penggunaan mortar busa untuk meningkatkan stabilitas tanah.
Di wilayah yang sama, progres pembangunan Jembatan Lawe Mengkudu kini telah melampaui 60 persen dan ditargetkan segera difungsikan guna memperlancar mobilitas masyarakat.
Menghadapi medan berat serta keterbatasan pasokan beton siap pakai di daerah terpencil, Hutama Karya menerapkan strategi logistik mandiri dengan menghadirkan batching plant mobile di sejumlah lokasi proyek.
Pada wilayah PPK 3.3 dan PPK 3.5, perusahaan tidak hanya memanfaatkan vendor lokal tetapi juga mengoperasikan fasilitas produksi beton milik sendiri untuk memastikan kelancaran pekerjaan. Bahkan di wilayah PPK 3.5, Hutama Karya turut membangun unit batching plant baru guna menjamin pasokan material berkualitas tetap tersedia.
Dalam mendukung percepatan pekerjaan, perusahaan juga memanfaatkan teknologi modern seperti sensor LiDAR dan survei fotogrametri menggunakan drone untuk meningkatkan akurasi desain dan efisiensi pemetaan lapangan.
Pendekatan sosial turut menjadi perhatian melalui koordinasi intensif bersama tokoh adat, pemerintah kecamatan, dan masyarakat setempat agar proses pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan warga.
Plt Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menegaskan bahwa proyek rehabilitasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan akses transportasi masyarakat kembali pulih secara permanen.
“Penanganan tanggap darurat di ruas Aceh ini merupakan prioritas nasional untuk menjamin keselamatan pengguna jalan. Kami menerapkan inovasi teknologi serta mitigasi risiko logistik yang matang untuk memastikan kualitas dan kecepatan pekerjaan tetap optimal meski menghadapi kondisi geografis yang sulit,” ujar Hamdani.
Ia menambahkan, percepatan rehabilitasi infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi logistik, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi dan pangan di wilayah tengah hingga tenggara Aceh.(*)
