BANDA ACEH — Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Dr. Safrizal ZA, menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang akurat, benar, dan mudah dipahami masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Hal tersebut disampaikan Safrizal saat menjadi narasumber pada kegiatan Workshop Kreator Informasi Lokal yang digelar Direktorat Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Selasa (12/5/2026).
Dalam pemaparannya, Safrizal menilai keberadaan pers dan kreator informasi memiliki peran sangat penting dalam kehidupan demokrasi modern. Menurutnya, di era keterbukaan informasi saat ini, siapa yang mampu menguasai dan menyampaikan informasi secara tepat akan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik.
“Siapapun yang menguasai informasi maka ia bisa menguasai dunia,” ujar Safrizal di hadapan peserta workshop lintas organisasi tersebut.
Ia menjelaskan, perkembangan teknologi digital telah membuat arus informasi bergerak sangat cepat dan nyaris tanpa batas. Kondisi tersebut, kata dia, memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai informasi, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan berupa potensi munculnya informasi yang tidak utuh bahkan menyesatkan.
Karena itu, Safrizal menekankan pentingnya memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipahami secara utuh oleh penerima informasi atau komunikan.
“Di tengah hiruk pikuk informasi yang berseliweran, penting sekali memastikan informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat. Kalau pun ada perbedaan pemahaman, ruangnya jangan terlalu besar,” katanya.
Safrizal turut mengapresiasi Kementerian Komunikasi dan Digital yang menginisiasi workshop tersebut. Menurutnya, pelatihan bagi para kreator informasi lokal sangat penting untuk melahirkan pembuat konten yang mampu menghasilkan informasi berkualitas, edukatif, dan sesuai fakta di lapangan.
Ia berharap para peserta workshop nantinya dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan dan penanganan pascabencana kepada masyarakat secara objektif dan bertanggung jawab.
“Pelatihan ini sangat penting karena akan membantu pemerintah dalam penyebaran informasi yang benar. Masyarakat juga akan terbantu mendapatkan informasi yang akurat dari para kreator konten,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Safrizal juga menegaskan komitmen Posko Wilayah PRR untuk terus mendukung keterbukaan informasi kepada publik terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. Salah satunya dengan menyediakan suplai informasi secara berkala kepada para kreator informasi dan media massa.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat memahami berbagai tahapan yang sedang dilakukan pemerintah dalam proses pemulihan pascabencana.
Menanggapi berbagai opini dan kritik publik yang menilai penanganan pemulihan pascabencana berjalan lamban, Safrizal memberikan penjelasan terkait kompleksitas kondisi di lapangan.
“Ada yang menyampaikan pemerintah lambat menangani bencana. Tidak bisa kita katakan lambat, tetapi karena cakupan wilayah terdampak sangat luas. Tantangan geografis dan teknis di lapangan juga sangat kompleks,” jelasnya.
Ia mengatakan kebutuhan masyarakat di setiap daerah terdampak berbeda-beda sehingga penanganan harus dilakukan secara bertahap dan terukur agar seluruh masyarakat mendapatkan perhatian yang sama.
“Namun kita pastikan seluruhnya tertangani, no one left behind,” tegas Safrizal.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa proses pembangunan kembali pascabencana tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah, kata dia, harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, termasuk terkait legalitas lahan dan aspek kerawanan lokasi pembangunan baru.
“Kalau dipaksakan cepat tanpa verifikasi yang matang, justru bisa menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” ujarnya.
Safrizal menyebutkan saat ini Aceh masih berada dalam masa transisi darurat hingga Juli 2026. Dalam masa tersebut, pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, seperti penyediaan hunian sementara, jaminan pangan, dan layanan kesehatan.
Ia mengungkapkan, pembangunan hunian tetap (huntap) komunal mulai berjalan di sejumlah daerah. Salah satunya di Aceh Utara melalui dukungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Selain itu, terdapat 71 lokasi usulan huntap komunal dari pemerintah daerah yang saat ini telah dinyatakan siap untuk dibangun.
Tidak hanya fokus pada pembangunan hunian, pemerintah juga tengah mempersiapkan berbagai program pemulihan infrastruktur lainnya, seperti pembangunan sumur bor, perbaikan area persawahan, revitalisasi sungai, serta rekonstruksi berbagai fasilitas penting yang terdampak bencana.
Safrizal mengingatkan bahwa tantangan ke depan masih cukup besar, terutama menghadapi potensi musim kering akibat fenomena El Nino yang diperkirakan mulai terjadi pada Agustus 2026.
“Pemerintah bergerak terus. Apalagi pada Agustus tahun ini kita memasuki El Nino kering. Kita membutuhkan ratusan sumur bor baru. Pemerintah akan membangun kebutuhan tersebut secara bertahap, termasuk perbaikan sawah dan revitalisasi sungai terdampak,” katanya.
Di akhir pemaparannya, Safrizal menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tidak hanya mengejar target waktu semata, tetapi juga harus menghasilkan pembangunan yang kuat, aman, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
“Pembangunan kembali ini bukan semata mengejar tenggat waktu, tetapi membutuhkan kajian mendalam agar rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan benar-benar berdampak baik untuk masa depan Aceh,” pungkasnya.(*)
