Banda Aceh – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong sejumlah kabupaten/kota di Aceh yang kondisi kedaruratannya mulai membaik untuk segera bersiap beralih dari fase tanggap darurat ke tahap pemulihan (recovery). Meski demikian, BNPB menegaskan masih ada beberapa wilayah yang tetap membutuhkan penanganan darurat secara intensif.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan saat ini terdapat kabupaten yang masih fokus penuh pada tanggap darurat, seperti Aceh Tamiang dan Bireuen, serta beberapa wilayah lain yang terdampak cukup berat.
“Kita harapkan bukan hanya tiga daerah, tetapi beberapa kabupaten/kota yang relatif kondisinya sudah memungkinkan bisa mulai bergeser ke fase recovery. Sementara daerah yang masih berat tentu tetap kita fokuskan di tanggap darurat,” ujar Abdul Muhari saat konferensi pers di Posko Pusat Informasi dan Media Center penanganan darurat bencana Aceh, Senin (15/12/2025).
Ia menjelaskan, untuk daerah yang siap masuk tahap pemulihan, BNPB meminta kepala daerah segera mengusulkan lokasi pembangunan hunian sementara (huntara). Menurutnya, salah satu kendala utama yang kerap memakan waktu adalah kepastian status lahan.
“Kami minta bupati dan wali kota segera mengusulkan lokasi. Yang paling penting itu status lahannya harus clean and clear, idealnya milik pemerintah, sehingga pembangunan bisa segera dilakukan,” jelasnya.
Setelah usulan lokasi diterima, BNPB akan melakukan verifikasi status lahan sekaligus pengecekan aspek mitigasi bencana. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, pembangunan huntara akan segera dimulai.
Abdul Muhari memperkirakan, proses pembangunan huntara rata-rata memerlukan waktu sekitar dua hingga empat bulan. Namun, dengan dukungan personel TNI yang dinilai cukup memadai, BNPB menargetkan percepatan pembangunan.
“Kalau biasanya bisa sampai lima bulan, kita upayakan bisa dipercepat menjadi dua hingga tiga bulan, tentu dengan dukungan penuh dari TNI,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa fase tanggap darurat di tingkat provinsi masih berlangsung hingga 25 Desember 2025. BNPB berharap sebelum masa tanggap darurat berakhir, seluruh daerah yang siap pemulihan sudah mengajukan usulan secara lengkap.
Selain itu, BNPB juga memastikan kesiapan dukungan logistik kesehatan. Abdul Muhari menyebutkan bahwa untuk obat-obatan dasar relatif tidak menjadi kendala karena dapat segera didistribusikan melalui jalur udara maupun darat.
“Yang menjadi perhatian utama justru bahan medis habis pakai, seperti jarum suntik, sarung tangan, dan perlengkapan medis lainnya. Untuk kepastian jumlahnya, besok akan kami bawa datanya dari bidang terkait,” pungkasnya.(*)
