JAKARTA – Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut disampaikan dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan bertema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik” tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh, Dr. Edi Yandra, S.STP, MSP, hadir mewakili Gubernur Aceh untuk memaparkan strategi serta capaian Pemerintah Aceh dalam mewujudkan keterbukaan informasi.
Pemerintah Aceh berhasil melaju ke tahap uji publik setelah memperoleh nilai sempurna, yakni 100, pada tahapan pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ).
Dalam pemaparannya, Edi Yandra menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan strategi utama untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Aceh yang inklusif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh terus mengembangkan berbagai inovasi digitalisasi layanan publik. Upaya tersebut antara lain melalui penguatan portal PPID Utama, penyiapan aplikasi Satu Data Aceh sesuai Pergub Aceh Nomor 24 Tahun 2022, serta integrasi layanan informasi mulai dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) hingga tingkat gampong.
Hingga Oktober 2026, aplikasi PPID Pemerintah Aceh telah menyediakan lebih dari 7.600 dokumen publik yang telah diunduh masyarakat sebanyak lebih dari 950 ribu kali.
Selain itu, Indeks Reformasi Birokrasi Aceh pada 2025 tercatat meningkat menjadi 82,73 dengan kategori A-. Pemerintah Aceh juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 11 tahun berturut-turut.
Dalam kegiatan tersebut, Edi Yandra turut didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PLIP) Diskominsa Aceh, Safrizal AR, Komisioner Komisi Informasi Aceh, Dian Rahmat Syahputra, serta Fungsional Analis Kebijakan Diskominsa Aceh, Surya Ramadhan.
Melalui tahapan uji publik ini, Pemerintah Aceh berharap dapat mempertahankan kualifikasi sebagai badan publik informatif sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.(*)
