BANDA ACEH – Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., terus memperkuat sinergi lintas instansi dalam mendukung penegakan hukum di Aceh. Salah satunya diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh, Kamis (9/7/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi yang lebih erat antara Polda Aceh dan DJBC Aceh sebagai dua institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan wilayah, khususnya dalam pengawasan kepabeanan, pemberantasan penyelundupan, serta penanganan peredaran gelap narkotika.
Dalam kunjungan itu, Kapolda Aceh didampingi Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh beserta jajaran, di antaranya Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, serta Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Banda Aceh.
Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan, silaturahmi tersebut merupakan langkah memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum di Provinsi Aceh.
“Silaturahmi ini dilaksanakan dalam rangka mempererat sinergitas dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah Aceh,” ujar Joko.
Menurutnya, sinergi yang telah terjalin selama ini perlu terus diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif agar setiap tantangan di lapangan dapat dihadapi secara terpadu.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkokoh kerja sama dalam pertukaran informasi, pengawasan, serta penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Kolaborasi yang solid juga dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan berbagai tindak pidana lintas sektor.
Selain itu, Polda Aceh dan DJBC Aceh berkomitmen mengoptimalkan kerja sama dalam menekan praktik penyelundupan barang ilegal serta memutus mata rantai peredaran gelap narkotika yang masih menjadi ancaman serius bagi keamanan dan keselamatan masyarakat Aceh.
“Melalui koordinasi yang semakin kuat, diharapkan berbagai upaya penegakan hukum dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan optimal guna mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Provinsi Aceh,” tutup Joko.(*)
