BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bagian dari strategi pemulihan pasca bencana.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Sinergi Ekonomi Kerakyatan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berlangsung di Gedung Taman Budaya, Banda Aceh, Kamis (16/4/2026).
Menurut Fadhlullah, Aceh memiliki modal sosial yang kuat dalam menghadapi berbagai bencana, yakni semangat gotong royong yang telah menjadi budaya masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa pemulihan tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, melainkan juga harus menyentuh aspek ekonomi masyarakat.
“Pemulihan pasca bencana harus berjalan menyeluruh. Tidak hanya membangun kembali fisik, tetapi juga memperkuat ekonomi rakyat melalui UMKM, koperasi, dan BUMDes di seluruh gampong,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Program MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia, tetapi juga membuka peluang besar dalam menggerakkan roda ekonomi lokal.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan dalam program ini harus memberikan dampak ganda, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menghidupkan ekonomi lokal,” tegasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Aceh mendorong sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan basis data dan pemetaan potensi UMKM, koperasi, dan BUMDes, hingga integrasi rantai pasok pangan lokal berbasis digital. Selain itu, akses permodalan juga akan diperluas melalui perbankan daerah dan lembaga pembiayaan syariah.
Fadhlullah juga menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha, termasuk dalam peningkatan kapasitas manajerial, kualitas produk, hingga sertifikasi keamanan pangan agar mampu bersaing dan memenuhi standar program.
Dalam kegiatan tersebut turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung implementasi Program MBG di Aceh.
Kegiatan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana, Kepala Perwakilan BGN Regional Aceh Mustafa Kamal, serta Ketua MPU Aceh Tgk. H. Faisal Ali (Lem Faisal).
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan kebijakan yang dirumuskan tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat hingga ke tingkat gampong.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mendorong promosi produk lokal sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di Aceh.(*)
