JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan kesiapan penuh dalam mengamankan arus mudik Lebaran 2026 dengan mengerahkan sekitar 161 ribu personel gabungan dalam rangka Operasi Ketupat 2026. Langkah ini dilakukan guna menghadirkan perjalanan mudik yang aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dalam konferensi pers Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2026 dan Pengamanan Nasional yang digelar di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Menurut Wakapolri, ratusan ribu personel tersebut akan disebar di berbagai titik strategis, khususnya di jalur utama mudik, untuk mengantisipasi potensi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga gangguan keamanan selama periode mudik hingga perayaan Idulfitri.
“Polri menyiagakan sekitar 161 ribu personel dalam Operasi Ketupat 2026 yang akan ditempatkan di berbagai titik strategis guna memastikan arus mudik berjalan aman dan lancar,” ujar Dedi Prasetyo.
Selain pengerahan personel, Polri juga menyiapkan 2.746 pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pos tersebut terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu.
Ribuan pos tersebut akan ditempatkan di lokasi-lokasi yang diprediksi mengalami peningkatan mobilitas masyarakat, seperti jalur utama mudik, rest area, terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, bandara, kawasan wisata, hingga tempat ibadah.
Dalam pengamanan mudik tahun ini, Polri tidak hanya mengandalkan rekayasa lalu lintas seperti sistem one way dan contraflow, tetapi juga mengedepankan inovasi pelayanan publik melalui penguatan layanan darurat 110.
Wakapolri menjelaskan, layanan 110 menjadi salah satu instrumen utama dalam mempercepat respons kepolisian terhadap laporan masyarakat selama perjalanan mudik.
“Polri terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik,” kata Dedi.
Ia menambahkan, layanan tersebut dirancang untuk mempersingkat proses pelaporan sekaligus mempercepat respons petugas di lapangan. Dalam kondisi darurat di jalur mudik baik kecelakaan lalu lintas, gangguan keamanan, maupun kendala teknis kendaraan masyarakat dapat langsung terhubung dengan Command Center Polda atau Polres terdekat.
“Saat laporan masuk, sistem akan melacak posisi pelapor dan menginstruksikan petugas di posko terdekat untuk segera merespons dalam waktu singkat,” jelasnya.
Langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi pelayanan Polri yang semakin presisi, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di tengah tingginya mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan mudik nasional memerlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Pemerintah, kata Pratikno, juga menyiapkan 386 posko layanan komunikasi serta sekitar 2.700 pos layanan kesehatan di berbagai titik jalur mudik guna memastikan masyarakat mendapatkan bantuan dengan cepat apabila menghadapi kendala selama perjalanan.
Sinergi antara kesiapan pengamanan Polri, penguatan layanan darurat 110, serta integrasi layanan lintas sektor tersebut diharapkan mampu menghadirkan sistem pengelolaan mudik yang lebih responsif dan terintegrasi.
Melalui langkah tersebut, pemerintah dan Polri berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan tenang, sekaligus merasakan kehadiran negara yang sigap melindungi warganya dalam setiap perjalanan menuju kampung halaman.(*)
