Aceh Besar — Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Sepanjang Tahun Anggaran 2025, berbagai program strategis berhasil direalisasikan di sejumlah kecamatan dan gampong sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Dinas PUPR Aceh Besar, Syahrial Amanullah, ST, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari perencanaan yang matang, pengawasan yang konsisten, serta dukungan penuh pimpinan daerah dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan tidak semata mengejar target fisik, tetapi juga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Fokus utama kami adalah pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan dasar, serta keberlanjutan infrastruktur,” ujarnya di Kota Jantho, Selasa (3/2/2026).
Salah satu sektor yang menjadi prioritas adalah sumber daya air. Pada tahun 2025, Dinas PUPR Aceh Besar berhasil merehabilitasi tiga unit bendung irigasi kewenangan kabupaten yang tersebar di tiga kecamatan. Selain itu, rehabilitasi saluran primer dan sekunder sepanjang 830 meter turut diselesaikan guna menjamin kelancaran suplai air bagi lahan pertanian.
Upaya penguatan sistem irigasi juga dilakukan melalui normalisasi saluran pembuang sepanjang 5.240 meter di tiga lokasi. Langkah ini tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas jaringan air, tetapi juga sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi banjir yang dapat mengganggu aktivitas pertanian dan permukiman warga.
Menurut Syahrial, sektor irigasi memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan daerah. Dengan jaringan air yang terjaga, produktivitas petani diharapkan meningkat sehingga berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat.
“Perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi sangat penting untuk mendukung produktivitas pertanian. Dengan irigasi yang baik, petani dapat mengelola lahan secara optimal dan hasil panen pun lebih terjamin,” jelasnya.
Tak hanya pembangunan baru, pemeliharaan bendung serta jaringan irigasi di 18 daerah irigasi kewenangan kabupaten juga terus dilakukan. Hal ini menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan infrastruktur agar tetap berfungsi maksimal dalam jangka panjang.
Pada sektor permukiman dan sanitasi, berbagai program juga menunjukkan hasil nyata. Dinas PUPR Aceh Besar membangun 22 unit sumur gali bagi masyarakat kurang mampu yang tersebar di tujuh gampong. Program ini menjadi solusi atas kebutuhan air bersih yang merupakan salah satu layanan dasar masyarakat.
Selain itu, empat unit MCK umum dibangun di empat gampong guna meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Pemerintah juga melaksanakan pembangunan serta rehabilitasi drainase lingkungan sepanjang 2.450 meter di 12 gampong sebagai langkah konkret mengatasi genangan air dan banjir lokal.
“Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan mendasar. Karena itu, program sumur gali, MCK, drainase, dan sanitasi individual terus kami dorong agar masyarakat dapat hidup lebih sehat dan nyaman,” tambah Syahrial.
Di bidang infrastruktur jalan, capaian pembangunan juga terbilang signifikan. Sepanjang 2025, Dinas PUPR Aceh Besar berhasil membangun dan merehabilitasi jalan lingkungan sepanjang 9.470 meter yang menjangkau 46 gampong. Kehadiran jalan yang memadai berdampak langsung pada peningkatan mobilitas masyarakat serta memperlancar distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi lokal.
Peningkatan dan rehabilitasi jalan kabupaten sepanjang 7.070 meter di 14 ruas jalan turut dituntaskan, disertai pemeliharaan rutin pada 10 ruas lainnya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga konektivitas antarwilayah agar tetap aman dan nyaman dilalui.
Tak hanya itu, dua unit jembatan gantung di kawasan pedesaan juga direhabilitasi. Infrastruktur ini memiliki peran vital sebagai penghubung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, terutama bagi wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses transportasi.
Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga tercermin melalui sektor perumahan. Dinas PUPR Aceh Besar membangun 12 unit rumah layak huni serta merehabilitasi 75 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di berbagai wilayah. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menempati hunian yang aman, sehat, dan manusiawi.
“Program rumah layak huni adalah bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan setiap warga memiliki tempat tinggal yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan,” kata Syahrial.
Sebagai bagian dari penguatan sanitasi berbasis masyarakat, pemerintah juga membangun 300 unit tangki septik individual di 12 gampong. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Sementara itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, Dinas PUPR Aceh Besar melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), baik berbasis masyarakat maupun PDAM. Program tersebut mencakup pembangunan jaringan pipa sepanjang puluhan kilometer, sambungan rumah bagi ribuan kepala keluarga, serta pembangunan sumur bor lengkap dengan reservoir di sejumlah gampong.
Keberhasilan berbagai program strategis ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam membangun daerah secara berkelanjutan dan inklusif. Evaluasi berkelanjutan pun akan terus dilakukan guna memastikan setiap program memberikan dampak optimal.
“Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan, serta sinergi lintas sektor. Harapannya, setiap pembangunan benar-benar memberi manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat Aceh Besar,” pungkas Syahrial.(*)
