ACEH UTARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, melakukan kunjungan kerja ke Posko Logistik di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara, pada Sabtu (27/12/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok logistik, baik berupa sandang maupun pangan, bagi warga yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di seluruh Aceh.
Dalam peninjauan tersebut, Sekda didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, Drs. Syakir dan anggota Komisi IV DPR Aceh, Irfansyah.
M. Nasir menjelaskan bahwa hingga saat ini, pemerintah melalui posko logistik telah menyalurkan lebih dari 250 ton bantuan ke berbagai daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi.
“Secara umum, distribusi bantuan ke setiap daerah rata-rata mencapai 10 ton. Namun, untuk wilayah seperti Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Utara, penyaluran logistik ditingkatkan volumenya mengingat jumlah korban di wilayah tersebut cukup besar,” ujar Sekda Aceh, M. Nasir.
Lebih lanjut, Sekda memberikan instruksi khusus terkait penanganan di dataran tinggi. Ia menegaskan agar ketersediaan stok beras di masa mendatang diprioritaskan bagi wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues. Hal ini dikarenakan masih adanya laporan mengenai kekurangan pangan akibat sejumlah desa yang masih terisolir pascabencana.
Selain dukungan dari pemerintah, aksi kemanusiaan juga datang dari tim relawan kelompok petualang asal Jakarta. Mereka menyalurkan bantuan berupa hunian sementara (huntara) serta logistik tambahan bagi korban di Aceh Utara, khususnya di Kecamatan Seuneuddon, Lapang, Langkahan, dan Tanah Jambo Aye.
Menurut M. Nasir, bantuan hunian sementara ini sangat krusial bagi warga yang kehilangan tempat tinggal atau rumahnya mengalami rusak berat.
“Hunian sementara ini sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi kita akan segera memasuki bulan Ramadhan. Warga butuh tempat tinggal yang layak untuk beribadah,” tambah M. Nasir.
Di lokasi yang sama, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBA, Abdul Aziz, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pendistribusian bantuan. Ia menyatakan bahwa setiap relawan atau lembaga yang akan mengambil logistik di posko wajib mengikuti prosedur administrasi yang ketat.
“Siapa saja relawan yang hendak mengambil logistik, kami minta data lengkapnya, skemanya by name by address mulai dari KTP hingga dokumen pendukung lainnya. Ini dilakukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Abdul Aziz.(*)
