LHOKSEUMAWE – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) berencana membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi pelaksanaan program rumah layak huni di seluruh kabupaten/kota. Rencana ini mencuat dalam rapat terbatas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 yang digelar di kediaman Gubernur di Kota Lhokseumawe, Sabtu (26/7/2025).
Plt Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, mengatakan bahwa Satgas ini akan fokus pada pengawasan langsung agar bantuan rumah layak huni tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Isu bantuan tidak tepat sasaran, termasuk rumah layak huni, memerlukan perhatian serius. Satgas ini akan mengawasi mulai dari tahap verifikasi penerima hingga pelaksanaan pembangunan,” ujar Nasir.
Ia menyebut pembentukan Satgas bisa dilakukan mulai 2025 jika dinilai mendesak, atau paling lambat tahun 2026. “Kalau dibutuhkan segera, kita percepat. Satgas ini tidak hanya kerja administratif, tapi langsung di lapangan,” jelasnya.
Gubernur Mualem menegaskan bahwa bantuan yang tidak sesuai kriteria harus dibatalkan. Ia juga menyoroti adanya dugaan praktik pungutan liar dari penerima bantuan.
“Kalau penerima bantuan tidak tepat sasaran, harus dibatalkan dan dialihkan. Jangan sampai kesalahan lama terulang. Tidak boleh ada kutipan biaya apa pun kepada penerima,” tegasnya.
Rapat terbatas ini juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Aceh Husnan dan Kepala BPKA Reza Saputra, yang turut membahas pematangan rencana program seluruh satuan kerja sebagai bagian dari persiapan penyusunan APBA 2026.(*)
