Banda Aceh – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh optimistis gampong dengan status sangat tertinggal tak ada lagi pada tahun 2025.
Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mencapai target tersebut, salah satunya rapat koordinasi gampong tertinggal dengan lintas sektor yang dilaksanakan tahun 2024 lalu.
Kasi Pembangunan Gampong Tertinggal dan Pengentasan Kemiskinan pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong Dinas DPMG Aceh, Murni menyebutkan bahwa ada 33 gampong di daerah ujung barat Sumatra itu dengan status sangat tertinggal.
33 gampong tersebut, kata Murni, tersebar di 10 kabupaten/kota. Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah yang paling banyak memiliki gampong tertinggal dengan 14 gampong, kemudian disusul Aceh Singkil dengan lima gampong.
“Kemudian, Aceh Tenggara tiga gampong. Pidie Jaya, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Jaya masing-masing dua gampong. Aceh Barat, Bener Meriah, Subulussalam masing-masing satu gampong,” kata Murni, Kamis (2/1/2025).
Di Aceh Utara, gampong sangat tertinggal meliputi Teupin Rusep, Cot Lambideng, Lancok, Jurong, Riseh Tunong, Gunci, Kubu, Meunasah Tuha, Seuneubok Dalam, Rawa, Buket Linteung, Lubok Pusaka, Seureuke, Pase Sentosa.
Sementara di Aceh Singkil meliputi Guha, Lae Gambir, Cibubukan, Serasah, Sintuban Makmur. Lalu, Aceh Tenggara meliputi Tuah Kekhine, Ukhat Peseuluk, dan Kute Hakhapen.
Berikutnya, Pidie Jaya meliputi Lhok Sandeng dan Sarah Mane. Kemudian, Aceh Selatan meliputi Alur Kejrun dan Kota Indarung. Lalu, Aceh Timur meliputi Sijudo, Hti Rantau Naro.
Di Aceh Jaya, desa sangat tertinggal meliputi Cot Punti dan Krueng Ayon. Sedangkan di Aceh Barat meliputi Karang Hampa, Bener Meriah Pasir Putih dan Subulussalam Kota Beringin.
Murni menjelaskan bahwa ada tiga poin utama yang menjadi tujuan penghapusan gampong tertinggal. Pertama, meningkatkan pelayanan seperti kesehatan, pendidikan dan insfrastruktur.
Kemudian, mengurangi kesenjangan antara desa dengan kota dan ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di gampong.
“Kita merasa simpati dan ingin meningkatkan status gampong mereka, kita akan melihat kendala yang ada di gampong tersebut, sehingga gampong mereka tidak berubah,” ujarnya.
Murni menjelaskan, dalam rapat koordinasi gampong tertinggal dengan lintas sektor, pihaknya mengundang pemerintah kabupaten setempat yang diwakili dinas terkait seperti DPMG dan Bappeda.
“Yang menjadi fokus dalam rapat koordinasi adalah perbaikan data, selama ini data-data yang dinaikkan ke IDM sangat amburadur. Tahun ini kami juga akan membuat sosialisasi desa tertinggal dan pemutakhiran data,” kata dia.
Murni berharap tak ada lagi gampong dengan status sangat tertinggal pada tahun ini. Dengan kucuran dana desa yang berlimpah, ia optimis hal ini akan tercapai.
“Mudah-mudahan dengan dana desa yang selalu dikucurkan setiap tahun, mustahil ada gampong tertinggal. insyaAllah dengan bantuan pemerintah provinsi dan kabupaten, gampong tertinggal tidak ada lagi tahun ini,” pungkasnya. [*]
