Oleh : Febri Desta Rahayu
KENAIKAN Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah issu penting yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, terutama Pemerintah dan Perguruan Tinggi. Bagaimana tidak, ditengah keadaan ekonomi masyarakat yang tidak menentu, lapangan kerja yang tidak representatif, penghasilan orang tua tidak stabil, bahkan tidak sedikit orang tua yang tidak sanggup memberikan biaya pendidikan anaknya ke jenjang Perguruan Tinggi.
Sementera itu, disisi lain niat pemerintah justru ingin menaikkan UKT, keadaan ini tentu sangat tidak relevan atau berbanding terbalik dengan keadaan ekonomi masyarakat. Pemerintah harusnya realistis dan penuh pertimbangan dalam hal ini, agar semua kalangan dapat mengecap pendidikan di jenjang Perguruan Tinggi.
Menurut penulis, berdasarkan analisis dari sejumlah bacaan, bahwa ada beberapa peran yang dapat diambil oleh pihak terkait, baik Pemerintah sebagai pengambil kebijakan maupun pihak Perguruan Tinggi sebagai pengeksekusi kebijakan khususnya dalam perihal kenaikan UKT.
Peran Pemerintah
Pemerintah berperan penting dalam mengatur kebijakan kenaikan UKT melalui penetapan regulasi yang memastikan kenaikan tetap terjangkau dan adil untuk semua kalangan. Ini bisa dilakukan dengan menetapkan batas maksimal kenaikan dan mengawasi implementasinya, pemerintah dapat mencegah lonjakan biaya yang berlebihan.
Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan subsidi pendidikan dan program beasiswa untuk meringankan beban mahasiswa apalagi bagi keluarga yang ekonominya lemah, serta memastikan transparansi anggaran Perguruan Tinggi melalui audit dan laporan publik. Dengan dukungan finansial untuk penelitian dan pengembangan, serta peningkatan mutu pendidikan melalui standarisasi dan pelatihan tenaga pendidik.
Pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara keterjangkauan biaya dan kualitas pendidikan tinggi.
Kerjasama Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam menghadapi kenaikan UKT
Selanjutnya, kerjasama antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam menghadapi kenaikan UKT dapat diwujudkan melalui berbagai inisiatif strategis seperti dukungan penelitian dan pengembangan, diversifikasi sumber pendapatan, serta program beasiswa dan bantuan keuangan. Pemerintah dapat memberikan dana untuk penelitian dan inkubator bisnis di perguruan tinggi, sementara perguruan tinggi dapat membentuk kemitraan dengan industri untuk pembiayaan program akademik dan infrastruktur.
Selain itu, kolaborasi dalam menyediakan beasiswa dan dana bantuan keuangan akan membantu mahasiswa yang membutuhkan.
Transparansi anggaran melalui audit bersama dan publikasi laporan keuangan juga penting untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan akuntabel. Dengan kerjasama yang sinergis ini, kenaikan UKT dapat dikelola dengan lebih baik, menjaga keterjangkauan pendidikan tinggi bagi semua kalangan.
Mengatasi dampak kenaikan UKT
Untuk mengatasi dampak kenaikan UKT, penting untuk mengimplementasikan kebijakan yang fokus pada keberlanjutan dan keterjangkauan pendidikan. Pemerintah dan perguruan tinggi harus bekerja sama dalam menyediakan lebih banyak beasiswa dan program bantuan keuangan untuk mahasiswa yang membutuhkan, serta menawarkan opsi pembayaran yang fleksibel. Selain itu, perguruan tinggi dapat mengoptimalkan efisiensi operasional dan mencari sumber pendapatan alternatif melalui kemitraan dengan industri dan alumni.
Transparansi dalam penggunaan dana serta komunikasi yang terbuka dengan mahasiswa dan orang tua juga penting untuk membangun kepercayaan dan menjelaskan alasan kenaikan UKT. Dengan pendekatan holistik ini, dampak negatif kenaikan biaya kuliah dapat diminimalisir, sehingga akses terhadap pendidikan tinggi tetap terbuka bagi semua lapisan masyarakat dan siapapun akan punya kesempatan yang sama untuk mengecap pendidikan di Perguruan Tinggi. Semoga.(*)
Penulis: Febri Desta Rahayu
Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam FAI Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh.
