Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh mengajak semua pihak bersinergi dengan pemerintah untuk mendukung penegykan syariat islam di ibukota Provinsi Aceh.
“Saya rasa pemerintah kota itu serius dalam melakukan penegakan syariat islam di Banda Aceh,” ucap Sekretaris Komisi I DPRK, Daniel Abdul Wahab, Kamis (12/10/2023).
Menurut Daniel, penegakan syariat islam bukan Hanna tanggungjawab pemerintah tapi juga menjadi tanggungjawab seluruh elemen masyarakat Banda Aceh.
“Syariat islam ini bukan saja tanggungjawab daripada pemerintah tapi ini menjadi tanggungjawab semua pihak,” jelasnya.
Ia mengatakan, dalam persoalan mengurangi potensi pelanggaran syariat islam itu masyarakat juga terlibat aktif dalam mengawasi di tingkat wilayah masing-masing.
Sebab, menurut Politisi Partai NasDem ini, bagaimana pun pemerintah dan aparat keamanan itu mempunyai keterbatasan.
“Saya berharap masyarakat juga bagian dari terpenting dalam mengawasi ini, agar potensi-potensi pelanggaran syariat islam ini tidak ada di Banda Aceh atau minimal terkurangi,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa tidak hanya peran gampong dalam penegakan syariat islam, tapi masyarakat juga ikut andil dalam upaya tersebut.
“Jadi bukan peran gampong saja tapi semua masyarakat. Karena masyarakat itu bagian daripada pengawasan syariat islam yang melekat pada dirinya,” ucapnya.(***)
