Aceh Besar – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, S.STP MM didampingi Unsur Forkopimda serta para Ka OPD mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui zoom meeting bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Aceh Besar Kota Jantho, Senin (14/08/2023). Hadir dalam kesempatan itu, unsur pejabat TNI, Polri, Kepala OPD terkait.
Mendagri Prof M Tiro Karnavian kembali mengajak semua kepala daerah di Seluruh Indonesia untuk selalu proaktif dan sungguh sungguh menangani permasalahan penanganan inflasi daerah, sehingga gerak laju ekonomi di setiap provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia akan semakin membaik dan pulih serta bergairah untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
Dalam Rakor Pengendalian Inflasi tahun 2023 yang juga dihadiri oleh pejabat Badan Pangan Nasional, para pejabat masing lintas instansi khusus penanganan Inflasi Nasional, Bupati dan Walikota se-Indonesia tersebut membahas berbagai upaya dan langkah langkah konkret yang harus diusahakan dalam rangka pengendalian inflasi di setiap daerah daerah yang telah dilaksanakan selama ini.
Forum itu kembali menegaskan, seluruh Pimpinan Daerah di Indonesia agar tetap berkomitmen dan selalu memprioritaskan upaya upaya taktis dan terukur dalam Pengendalian Inflasi Daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meliputi pelaksanaan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor, terutama yang menyangkut kebutuhan pangan masyarakat, agar tidak menahan atau menimbun barang, melakukan kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, menggencarkan gerakan menanam,seperti inisiatif Badan Pangan Nasional guna Dukung penguatan Ekosistem Jagung Nasional merealisasikan serta memberikan dukungan transportasi dari APBK untuk kelancaran distribusi dan pasokan antar daerah yang terlibat kerjasama.
Rakor Pengendalian Inflasi ini juga ikut mengusulkan Satgas Ketersediaan dan Stabilitas Pangan di Daerah yang akan bertugas untuk memastikan ketersediaan, distribusi, dan stabilitas harga pangan serta pelaksanaan program stabilisasi pasokan serta harga pangan (SPHP) di daerah masing-masing. Satgas ini terdiri dari unsur OPD, TNI, Polri, dan Perum Boluq Wilayah.
Struktur Satgas dapat mengacu pada Satgas Ketahanan Pangan Daerah yang sebelumnya pernah dibentuk dalam rangka memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan secara Nasional, sehingga diharapkan permasalahan inflasi yang melanda seluruh wilayah akan segera membaik sehingga kesejahteraan dan kemakmuran perekonomian masyarakat akan pulih kembali ke depan.(*)
