Banda Aceh – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, mempertanyakan adanya paket pekerjaan pengadaan buku anti korupsi SMA-SMK se-Aceh di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh senilai Rp 9,7 miliar.
“Ini harus dapat dijelaskan secara detail oleh SKPA terkait kepada publik tentang urgensi kenapa mengalokasikan anggaran untuk pengadaan buku anti korupsi,” kata Askhalani di Banda Aceh, Selasa (9/8/2022).
Berdasarkan hasil temuan gerak, Askhalani menjelaskan, saat ini buku dengan basis anti korupsi sangat mudah didapatkan dan cukup mengakses laman KPK RI di “Komisi Pemberantasan Korupsi | Perpustakaan” https://perpustakaan.kpk.go.id dan atau “Buku Antikorupsi” https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi secara gratis dan lengkap untuk kebutuhan publik baik untuk sekolah maupun Perguruan tinggi.
“Berangkat dari hal tersebut, GeRak Aceh meragukan bahwa buku ini akan efektif untuk bahan ajar dalam mendorong gerakan anti korupsi bagi anak, tapi malah akan menjadi tidak bermanfaat setelah dibeli, karena saat ini metode anti korupsi sangat mudah didapat dengan akses secara gratis ke KPK dan tidak berbayar,” ungkapnya.
Berangkat dari perihal tersebut, lanjut Askhal, dinas yang menjadi penanggung jawab kegiatan ini harus berani menjelaskan kepada publik secara detail.
“Jangan sampai program ini adalah program sia-sia atau ada kepentingan lain di balik pengadaan buku anti korupsi ini,” tegasnya. [*]
